Apa jadinya sebuah daerah tanpa Pers?
Apa jadinya ketika pemerintah tanpa lembaga transparansi?
Apa jadinya ketika informasih publik tidak diketahui publik?
Apa jadinya ketika Pers merasa jenuh?
Pembodohan pun merajalela....
Oleh : Rolan Antonio
Sijunjung,- Penindasan, kesewenang-wenangan kekuasaan, dan kembali ke zaman orde baru. Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi yang mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan mencerdaskan masyarakat, memberantas kebatilan. Selama melaksanakan tugas itu, pers terkait erat dengan tata nilai social yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka.
Seperti yang juga telah di atur Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelahnya. Yakni memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Untuk memproklamirkan hal tersebut, Pers berusaha memperjuangkan kebanyakan hak masyarakat yang masih belum mendapat pandangan yang sama sebagai masyarakat. Dalam hal ini Pers terkadang mengenyampingkan hak dan pandangan terhadap dirinya sendiri.
Bukan bermaksud mendramatisir, banyak wartawan yang mendapat pandangan sinis ketika menjalankan tugasnya sebagai pencari, dan penyebarluaskan informasih publik. Apalagi ketika informasih tersebut memperjuangkan hak masyarakat tertindas, dan menyangkut persoalan pekerjaan pemerintahan dalam melayani masyarakat dengan sama rata. Dalam menjalani tugas tersebut, wartawan berperan sebagai petarung yang mesti siap dengan resiko pemberitaannya. Mungkin barangkali pihak pejabat maupun pihak manapun merasa ditransparankan kepicikannya tentu merasa dirugikan.
Wartawan seringkali dianggap sebagai pahlawan kesiangan dan mendapat pandangan tidak mengenakan. Itulah yang tengah dirasakan para wartawan yang bertugas di kabupaten Sijunjung. Barangkali juga banyak dialami wartawan lain. Menjalani tanggung jawab ke publik namun tidak pernah mendapat penghargaan melainkan mendapat permusuhan.
Ogy, salah seorang wartawan yang telah bertugas mengekspos informasi di kabupaten Sijunjung sejak 2007, menuturkan keluh kesahnya terkait sikap pemerintah terhadap wartawan dikabupaten itu. Kurangnya perhatian dan kepedulian pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas dalam membangun kabupaten yang berjuluk lansek manih itu.
"Seharuanya wartawan dilibatkan disetiap program pemerintah dalam mengontrol dan sebagai jembatan pemerintah dengan masyarakat. Karena masyarakat berhak tau program pemerintah sebagaimana layaknya fungsih media dalam mengontrol dan sebagai jembatan pemerintah dengan masyarakat," Ujar Ogy yang mengaku kesal dengan sikap pemerintah yang pakak badak selasa (25/4).
Dikatakannya, Setiap tulisan yang ditulis wartawan terkait pemberitaan yang bersifat melaporkan kesenjangan institusinya, pemerintah diharapkan untuk lebih bijak menanggapi kritikan dari tulisan tersebut. "Jangan ditanggapi sebagai kritik men-judge, tetapi bagaimana seharusnya pemerintah memandang sebagai saran yang membangun untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat umum" Tuturnya.
Selain itu, Fadhlur yang juga wartawan Sijunjung menambahkan bahwa hubungan mitra pemerintah dengan Media semestinya dijalin dengan baik dan berkelanjutan. Bukan hanya ketika diperlukan atau hanya sebatas kepentingan semata. "wartawan jangan dianggap seorang pelacur, yang hanya dipanggil ketika dibutuhkan" Ujar Fadlur yang sedikit Extream dan terbawa emosi.
Kemarahan Fadhlur, yang akrab dengan indisial Fra, tentu bukan tanpa alasan. Disatu sisi pekerjaan sebagai wartawan bukanlah perkara gampang. Tidak hanya dibutuhkan keterampilan menyajikan berita, tetapi bagaimana seorang pewarta menguji kebenaran sebuah informasih agar tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.
Kalau dikenankan izinkan penulis mengenang profesi tanpa tanda jasa yang satu ini. Betapa banyak oknum yang saat ini menjatuhkan citra profesi wartawan. Banyak media Hoax yang tidak bertanggung jawab menyajikan berita yang tidak berbobot dan membodohi masyarakat. Dan masih banyak lagi kalau dipaparkan.
Tetapi yang menjadi persoalan, wartawan tidak akan bisa menjalankan tugasnya tanpa ada dukungan pihak dan mitra pemerintahan, dan apa jadinya ketika tugas-tugas wartawan tidak bisa berjalan atau barangkali di hambat-hambat langkahnya.
Comments