Pekanbaru (CakraRiau.com) - Sejumlah Pelaku usaha, Kontraktor Rekanan dan Mitra Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, mengadakan Konferensi Pers menyikapi terjadinya Tunda Bayar (TB) pada kegiatan kerjasama Barang dan Jasa yang sudah mereka kerjakan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pada hari Jumat (03/01/2025).
Salah seorang pengusaha Kontraktor Rekanan Okta Yuli mengungkapkan, pihaknya menggelar Konferensi Pers bertujuan menghimpun data para pengusaha Kontraktor Rekanan dan Mitra yang bekerjasama dengan Pemko Pekanbaru dan terkena tunda bayar untuk bersama - sama menagih dan mendesak pembayaran yang ditunda oleh pemerintah Kota Pekanbaru, agar segera membayarkan kewajibannya kepada kontraktor rekanan dan mitra yang berhak.
“kita di sini bersama dan berniat menuntut hak kami sebagai kontraktor yang terdampak langsung karena adanya tunda bayar dari pemerintah Kota Pekanbaru.” Sebut Okta.
Dia juga menyampaikan bahwa "kegiatan pekerjaan yang tidak dibayar kan oleh Pemko Pekanbaru sudah sejak lama, dan untuk tahun 2024 ini sangat besar nilai tunda bayarnya. Dan berganti Pimpinan juga tidak ada realisasi, Apa lagi tahun ini besar TB (Tunda Bayar) ini yang kita resahkan, 4 tahun yang lalu saja belum selesai, hampir semua kegiatan tidak terbayarkan baik itu proyek besar dan PL - PL, dari tahun ke tahun mau dimasukan ke anggaran pergeseran tetap juga tidak ada”. Ungkap Okta.
Lanjut Okta dengan kesal ”Terus kita diam saja bang, duit kita bertahun-tahun di Pemko, ada juga rekanan ni karena tunda bayar tidak lagi jalan usahanya, Disini kita minta solusi bukan ingin cari siapa benar dan salah, bagaimana hutang Negara ke pihak ketiga segera dibayarkan.”Sebutnya pada wartawan.
Pada konferensi pers ini dihadiri juga oleh Edwin Syarif selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) mendampingi para mitra kontraktor dan rekanan pengusaha yang terdampak tunda bayar dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
"GAPEKNAS ini kan badan menanungi para pelaku usaha kontraktor dan rekanan ini, bersepakat bersama untuk menyatukan suara kita, tolonglah Pemerintah Kota Pekanbaru berniat untuk membayar rekanan ini.”, tegas Ketua GAPEKNAS ini.
Dia juga meminta kepada para Wakil Rakyat atau Anggota Dewan Kota Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru untuk memperhatikan serius nasib para kontraktor dan rekanan yang menjadi korban tunda bayar ini.
“kita kan meminta baik – baik, dengan hearing dulu, dengan satu suara sampaikan aspirasi. Tolonglah supaya pembayaran kegiatan diselesaikan, ada kejelasan pembayaran ini kan hasil keringat mereka.” Kata Edwin.
Dia juga berharap Pemko Pekanbaru dalam menuntaskan pembayaran kegiatan kepada kontraktor rekanan dan mitra ini harus dilakukan secara objektif.
”pembayaran ini juga harus prosedural sesuai kegiatan yang sudah di kerjakan, jangan atas dasar suka atau tidak suka melakukan pembayaran.”Ujar Edwin.
Edwin juga mengingatkan agar Wakil Rakyat Kota Pekanbaru di DPRD agar mendesak Pemko Pekanbaru untuk tidak memaksa kegiatan lagi dan memprioritaskan pembayaran yang tertunda terlebih dahulu.
”kalau uang tidak ada, jangan ditambahkan kegiatan lagi, selesaikan dulu hak para rekanan yang ditunda bayar dulu, jika memang ada niat, kegiatan itu dipangkas separuh untuk membayar ini.”, Ucapnya
Lanjut Edwin, para Kontraktor Rekanan bersama GAPEKNAS juga berencana melakukan rapat dengar pendapat dengan para Legislator di DPRD Kota Pekanbaru serta Pemko Pekanbaru guna mendapatkan solusi atas permasalahan ini.
“Mereka kan penyambung lidah kita sebagai Wakil kita, supaya mereka juga dengar aspirasi kita, tolong suarakan juga aspirasi kita, karena menyangkut hidup orang banyak dan selesaikan hak rekanan ini.”Tutup Edwin (Rls*)
Editor : DB
Comments