Wakil Ketua Umum HIPEMATAN-P : Jangan memilih kepala daerah yang latar belakangnya koruptor

Cakrariau.com -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di indonesia bakal diselenggarakan serentak di berbagai daerah pada tanggal 9 desember 2020, salah satunya kabupaten yang menjadi sorotan publik adalah Kabupaten Bengkalis.

Bagaimana tidak, sudah tiga kali secara berturut-turut (hatrick) kepala daerah kabupaten bengkalis di cokok lembaga anti rasuah KPK.
Hal ini bahkan tidak mencerminkan seorang kepala daerah yang jujur.

Seperti yang sama-sama kita ketahui dari bupati periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 terjerak kasus korupsi. Seperti Bupati periode 2010-2015 herliyan saleh terseret kasus korupsi peningkatan jalan di Pulau Rupat. Bupati periode 2016-2021 juga terseret kasus korupsi penerimaan suap atau gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, terakhir Wakil Bupati sekaligus plt bupati Muhammad juga tersangka dugaan kasus korupsi proyek pipa transmisi PDAM di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Agus widodo selaku Wakil ketua Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kec Bantan Pekanbaru (HIPEMATAN-P) mengajak seluruh warga Kabupaten Bengkalis untuk tidak memilih calon kepala daerah yang ada latar belakangnya koruptor.

"Kita harus bisa memilah calon kepala daerah yang benar-benar bersih dan bisa membawa kabupaten bengkalis lebih maju dalam segala hal yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan juga Agar kabupaten bengkalis yang sama-sama kita cintai ini bisa menjadi contoh untuk kabupaten lainnya," kata Agus widodo waketum HIPEMATAN-P Minggu (6/12).

Untuk masyarakat Bengkalis yang mengedepankan adat tentu menolak calon bupati yang diduga terindikasi korupsi.

"Kami menginginkan kabupaten kami maju. Jadi secara tegas kami mengajak masyarakat bengkalis umumnya untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dari korupsi. dan ketika nantiknya kita dapati ada paslon yang bermain money politic mari sama-sama kita kawal untuk cegah, karna sejatinya satu suara kita sangat menentukan untuk bengkalis 5 tahun kedepan, jangan sampai satu suara kita mau di beli dengan uang," tutup Agus yang juga Menlu BEM UIR