MEDAN, FAKTASUMUT.com - Pasca kenaikan tarif air sejak Mei 2017 lalu, pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi bukan malah membaik, tapi justru semakin mengecewakan pelanggannya. Sementara alasan Direksi PDAM Tirtanadi atas kenaikkan tarif air adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan air, dengan kualitas air yang tidak keruh, tidak bau, tidak macet dan tidak netes.
"Namun faktanya, sejak kenaikan tarif air itu, justru air mati dan keruh sepekan terakhir di Kota Medan," ungkap Bendahara Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumut, Muhammad Soleh Tanjung yang juga Wakil Sekretaris DPW PPP Sumut.
"Di berbagai kesempatan, petinggi PDAM Tirtanadi kerap berjanji kepada masyarakat, dan media massa atas kenaikan tarif tersebut yang berjanji akan berbanding lurus dengan perbaikan pelayanan. Namun kondisi yang terjadi saat ini, jangankan untuk jaminan kualitas untuk air minum, bahkan digunakan untuk mandi saja tidak layak,"terangnya.
Muhammad Soleh juga mengatakan keluhan dari pelanggan atau masyarakat pasca kenaikan tarif air semakin bertambah, sehingga menyebabkan banyak pihak merasa geram.
“Kebutuhan atas air bersih, merupakan kebutuhan mendasar warga negara yang harus dijamin oleh negara, dalam hal ini didelegasikan kepada Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. Ujar Soleh
Tentu Gubernur harus hadir menjamin ketersediaan air bersih melalui PDAM Tirtanadi yang harus mendahulukan fungsi sosialnya dari pada kepentingan pribadi direksi dan dewan pengawas. Penyertaan modal yang diberikan Pemprov Sumut mendorong PDAM Tirtanadi untuk melayani pelanggan secara maksimal bukan malah digunakan menambah pundi-pundi penghasilan pegawai PDAM Tirtanadi
Lanjut Soleh Direksi PDAM Tirtanadi, sejak dilantik dianggap tidak memiliki kinerja ke arah yang lebih baik, bahkan evalusi yang dilakukan lebih buruk dibandingkan direksi sebelumnya. Dewan Pengawas (Dewas) pun dianggap mandul dalam melakukan pengawasan dan terkesan hanya makan gaji buta.
"Idealnya momentum ini harus digunakan Gubernur melakukan perombakan dengan mengganti Direksi PDAM Tirtanadi sebelum kondisi BUMD ini semakin terpuruk. Tidak ada alasan Gubernur mempertahankan Direksi PDAM Tirtanadi sekarang ini, karena PDAM Tirtanadi tidak butuh direksi yang arogan dan mencari kambing hitam, sedangkan kinerjanya 'nol besar' yang tidak punya daya inovasi, khususnya kepada Dirutnya. ”Pungkasnya.
Untuk itu Gubernur Sumut tidak boleh membiarkan pelayanan PDAM Tirtanadi semakin buruk, karena nanti pelanggan atau masyarakat menganggap kegagalan Direksi PDAM Tirtanadi adalah kegagalan Gubernur Erry Nuradi yang akan maju pada Pilgubsu mendatang
(GB/FAKTASUMUT.com)
Comments